Bakamla Cirebon

Loading

Archives February 17, 2025

Berita Terkini

Inovasi Terbaru: Penggunaan Drone Laut di Indonesia


Inovasi terbaru dalam teknologi maritim kini semakin berkembang pesat di Indonesia. Salah satu teknologi canggih yang mulai digunakan adalah penggunaan drone laut. Drone laut merupakan pesawat tanpa awak yang dirancang khusus untuk melakukan misi di perairan laut.

Menurut pakar teknologi dari Universitas Indonesia, Dr. Ahmad, “Penggunaan drone laut memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi survei laut dan pemantauan lingkungan laut di Indonesia. Dengan teknologi ini, kita dapat mengakses daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh kapal-kapal survei konvensional.”

Salah satu perusahaan yang telah mengadopsi inovasi ini adalah PT. Kelautan Indonesia. Direktur Utama PT. Kelautan Indonesia, Budi, menyatakan, “Kami telah menggunakan drone laut untuk memantau aktivitas penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia Timur. Dengan bantuan drone laut, kami dapat memantau secara real-time tanpa harus mengirimkan kapal survei.”

Penggunaan drone laut juga diyakini dapat membantu dalam pemantauan dan penanggulangan bencana alam di perairan Indonesia. Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam, Andi, “Dengan adanya drone laut, kita dapat lebih cepat dan tepat dalam memberikan respons terhadap bencana alam seperti tsunami atau kecelakaan kapal di perairan Indonesia.”

Namun, meskipun penggunaan drone laut memiliki banyak manfaat, masih diperlukan regulasi yang ketat untuk mengatur penggunaannya. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, drone laut harus memiliki izin resmi dan tidak boleh mengganggu aktivitas pelayaran kapal-kapal di perairan Indonesia.

Dengan perkembangan teknologi drone laut yang semakin canggih, diharapkan penggunaannya dapat memberikan kontribusi positif dalam pemantauan dan pengelolaan sumber daya laut di Indonesia. Inovasi terbaru ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan laut kita.

Berita Terkini

Tantangan dan Hambatan dalam Penyidikan Kasus Perikanan


Tantangan dan hambatan dalam penyidikan kasus perikanan merupakan hal yang tidak bisa dianggap remeh. Dalam melakukan proses penyelidikan terhadap kasus-kasus illegal fishing, misalnya, investigator harus menghadapi berbagai tantangan yang kompleks.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia dan teknologi yang memadai. Menurut Kepala Badan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPSDKP), Agus Suherman, “Dalam melakukan penyidikan kasus perikanan, diperlukan tenaga ahli yang handal dan peralatan canggih untuk mengumpulkan bukti yang kuat.”

Selain itu, hambatan juga seringkali muncul dalam bentuk korupsi dan kolusi di dalam lembaga penegak hukum. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Korupsi menjadi salah satu hambatan utama dalam menuntaskan kasus-kasus perikanan ilegal di Indonesia. Seringkali oknum-oknum dalam lembaga penegak hukum terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.”

Namun demikian, upaya untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam penyidikan kasus perikanan terus dilakukan. Peningkatan kerjasama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sipil menjadi kunci utama dalam menyelesaikan kasus-kasus perikanan ilegal.

Dalam sebuah wawancara dengan CNN Indonesia, Kepala Kejaksaan Agung, Sanitiar Burhanuddin, menyatakan, “Kita harus bersatu dan bekerja sama dalam mengatasi tantangan dalam penyidikan kasus perikanan. Hanya dengan kerjasama yang baik, kita dapat mencapai keadilan bagi semua pihak yang terdampak.”

Dengan upaya yang terus dilakukan, diharapkan bahwa tantangan dan hambatan dalam penyidikan kasus perikanan dapat teratasi dan keadilan dapat terwujud bagi semua pihak yang terlibat.

Berita Terkini

Perlindungan Sumber Daya Laut dalam Peraturan Hukum Laut Indonesia


Perlindungan sumber daya laut dalam peraturan hukum laut Indonesia menjadi perhatian penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki wilayah laut yang luas. Sumber daya laut yang kaya akan keanekaragaman hayati perlu dilindungi agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi mendatang.

Menurut Dr. Teuku Faizasyah, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, perlindungan sumber daya laut merupakan kewajiban bagi setiap negara yang memiliki wilayah laut. “Indonesia sebagai negara maritim harus menjaga kelestarian sumber daya laut demi keberlanjutan ekosistem laut yang penting bagi kehidupan manusia,” ujarnya.

Peraturan hukum laut Indonesia yang mengatur perlindungan sumber daya laut antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Dalam undang-undang tersebut, diatur mengenai upaya pelestarian lingkungan hidup laut serta pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Menurut Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, Guru Besar Ilmu Hukum Kelautan Universitas Indonesia, implementasi perlindungan sumber daya laut dalam peraturan hukum laut Indonesia masih perlu ditingkatkan. “Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap sumber daya laut agar dapat terlindungi dengan baik,” ujarnya.

Perlindungan sumber daya laut dalam peraturan hukum laut Indonesia juga penting untuk memenuhi komitmen Indonesia dalam konvensi internasional seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Dalam UNCLOS, negara-negara yang memiliki wilayah laut diharapkan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut demi kesejahteraan bersama.

Dengan semakin berkembangnya industri perikanan dan pariwisata di Indonesia, perlindungan sumber daya laut menjadi semakin penting. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga kelestarian sumber daya laut agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian sumber daya laut untuk kesejahteraan bangsa dan negara.